Selamat Datang di Website Resmi Nagari Pasar Muara Labuh Apabila Merasakan Gejala Batuk, Demam, Sesak dan Gangguan Pernafasan, Dapat Melakukan Konsultasi Ke Puskesmas Muara Labuh HP 08126767045 Kosultasi Covid - 19 : Weny Fajriani, S.Farm ( 085274350050 ) Mega Verta Christina, SKM ( 082385989262 )

Artikel

Pemerintah Minta Kepala Daerah Atur Strategi Percepatan Penanganan Covid-19

16 Maret 2020 12:47:09  Administrator  288 Kali Dibaca  KBR Warita Desa

 

[KBR-Warita Desa] Pasar Muara Labuh | Pemerintah meminta kepala daerah untuk mengatur strategi sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19. Jubir pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, salah satu strategi yang dibutuhkan adalah mencegah kerumunan yang tidak perlu. Hal itu merupakan keharusan dan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, BUMN, Swasta maupun masyarakat sesuai dengan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona, Doni Monardo.

"Misalnya kalau saya tidak perlu datang ke suatu tempat yang ramai ya tidak usah ke sana. Kalau saya tidak perlu untuk bertemu dengan orang banyak, membicarakan sesuatu yang secara tidak terlalu penting ya tidak usah ketemu. Karena yang kita yakini sekarang komunikasi tidak harus, atau tidak langsung tadi. Kemudian yang menjadi kebijakan pemerintah daerah untuk mereka membatasi aktivitas yang sangat berpotensi menimbulkan ruang penularan antar orang yang begitu banyak," kata Yuri di Kompleks Istana Kepresidenan, Minggu, (15/3/2020).

Selain itu, Yuri menambahkan, kasus meninggalnya pasien yang positif terinfeksi Covid-19 di Solo, Jawa Tengah terlacak sampai ke Jakarta. Kemudian orang yang kontak dengan yang bersangkutan juga bermobilitas ke Magetan, Jawa Timur. Karena itu, perlu ada strategi bersama untuk menangani persebaran virus Covid-19.

"Setelah saya dapatkan datanya, maka akan disampaikan ke rumah sakit. Ini penting untuk dokter yang merawat pasien. Menyampaikan ke pasiennya kenapa dia diisolasi, dan sebagainya. Ini adalah hak pasien untuk tahu. Kemudian yang kedua, dokternya harus menyampaikan ke Dinas kesehatan setempat karena ini penting dalam kontes untuk kepentingan tracing. Setelah itu biasanya Dinas kesehatan dalam hal ini kepala Dinas akan berbicara dengan kepala daerah masing-masing," kata Yuri.

Sejumlah daerah telah memberlakukan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah diketahui adanya pasien positif covid-19 di daerahnya. Di antaranya yang telah memberlakukan KLB adalah Kota Solo, Jawa Tengah, dan Provinsi Banten.

Oleh : Muthia Kusuma
Editor: Rony Sitanggang

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


JADWAL SHOLAT & IMSAK

  • Imsak: Imsak:
    Subuh: Subuh:
    Terbit: Terbit:
    Dhuha: Dhuha:
    Dzuhur: Dzuhur:
    Ashar: Ashar:
    Maghrib: Maghrib:
    Isya: Isya:

Penyerahan BLT Dana Desa

Wilayah Nagari

Info Media Sosial

Aparatur Nagari

Back Next

Lokasi Kantor Nagari


Alamat : Jl. Melati
Nagari : Pasar Muara Labuh
Kecamatan : Sungai Pagu
Kabupaten : Solok Selatan
Kodepos : 27776
Telepon :
Email : walinagaripasarmuaralabuh@gmail.com

Sinergi Program

Kabupaten Solok Selatan Kementerian Desa PDTT Kementerian Dalam Negeri
Akademi Desa 4.0 Program Inovasi Desa Pusat Data Desa Indonesia

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

$hari_ini = $statistik_pengunjung['hari_ini']; $kemarin = $statistik_pengunjung['kemarin']; $total = $statistik_pengunjung['total']; $os = $statistik_pengunjung['os']; $ip_address = $statistik_pengunjung['ip_address']; $browser = statistik_pengunjung['browser'];

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:0
    Sistem Operasi:
    IP Address:
    Browser:

Arsip Artikel

14 Februari 2020 | 8.728 Kali
Peraturan-Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Untuk Tahun Anggaran 2021
21 Januari 2020 | 8.350 Kali
Profil Nagari
01 Agustus 2019 | 8.200 Kali
Wilayah Nagari
27 Januari 2020 | 8.173 Kali
Profil Perangkat Nagari
23 Januari 2020 | 8.171 Kali
Tugas dan Fungsi
01 Agustus 2019 | 8.169 Kali
Visi dan Misi
01 Agustus 2019 | 8.148 Kali
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan