Selamat Datang di Website Resmi Nagari Pasar Muara Labuh Apabila Merasakan Gejala Batuk, Demam, Sesak dan Gangguan Pernafasan, Dapat Melakukan Konsultasi Ke Puskesmas Muara Labuh HP 08126767045 Kosultasi Covid - 19 : Weny Fajriani, S.Farm ( 085274350050 ) Mega Verta Christina, SKM ( 082385989262 )

Artikel

Pemerintah : Omnibus Tak Hapus Cuti Haid atau Cuti Hamil Buruh

18 Februari 2020 18:07:28  Administrator  202 Kali Dibaca  KBR Warita Desa

 

[KBR|Warita Desa] Pasar Muara Labuh | Pemerintah memastikan RUU Omnibus tentang Cipta Kerja tidak menghapus hak-hak buruh seperti cuti haid, cuti hamil hingga hak beribadah.

Juru bicara Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, I Ketut Hadi Priatna mengatakan pasal-pasal yang mengatur hak-hak cuti di Undang-undang Ketenagakerjaan tidak masuk dalam pasal yang direvisi dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut Hadi Priatna, pasal undang-undang yang tidak direvisi dalam omnibus law tetap akan berlaku di undang-undang lama.

"Pola omnibus law itu, kalau dia tidak diatur di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU) artinya aturan itu tetap berlaku. Tidak berubah sama sekali. Itu misalnya terkait dengan cuti hamil dan lain-lain. Jadi yang diatur dalam pasal 80 sampai dengan pasal 85 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak dihapus, artinya dia tetap berlaku," kata I Ketut Hadi Priatna kepada KBR, Senin (17/2/2020).

Ketut Hadi juga membatah jika omnibus law akan menghapus adanya upah minimum kota (UMK). Penetapan UMK sudah sesuai dan memperhitungkan tingkat inflasi pada suatu daerah.

"UMK enggak (di hapus). Upah minimum itu akan ditetapkan ada rumusnya. Jadi tolong dielaborasi dengan baik dengan arif, bahwa hasil dari formula itu, formula itu memperhatikan inflasi. Formula itu kalau dihitung dengan baik nanti tidak akan berdampak secara signifikan kepada penghasilan bagi pekerja," tambah I Ketut Hadi Priatna.

Dalam omnibus law, pemerintah juga menyatakan tetap mencantumkan aturan outsourcing.

Ketut Hadi menyebut aturan outsourcing hanya diberikan kepada pekerja dengan perjanjian waktu tidak tertentu.

Dalam penjelasannya, pekerja dengan jenjang karier yang jelas tidak terkena aturan outsourcing.

"Misalnya dalam sebuah perusahaan ada supir. Supir ini kalau di perusahaan taksi, mereka kontrak sifatnya. Tetapi kalau kita misalnya bicara soal perusahaan bergerak, di bidang bukan kendaraan bukan angkut. Kita anggap dia bergerak dalam bidang perbankan, misalnya, disini kalau seumpama nantinya pekerjaan itu menjadi hal yang tetap, kasihan juga nanti karirnya," tambah I Ketut Hadi Priatna.

Oleh : Kevin Candra
Editor: Agus Luqman 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


JADWAL SHOLAT & IMSAK

  • Imsak: Imsak:
    Subuh: Subuh:
    Terbit: Terbit:
    Dhuha: Dhuha:
    Dzuhur: Dzuhur:
    Ashar: Ashar:
    Maghrib: Maghrib:
    Isya: Isya:

Penyerahan BLT Dana Desa

Wilayah Nagari

Info Media Sosial

Aparatur Nagari

Back Next

Lokasi Kantor Nagari


Alamat : Jl. Melati
Nagari : Pasar Muara Labuh
Kecamatan : Sungai Pagu
Kabupaten : Solok Selatan
Kodepos : 27776
Telepon :
Email : walinagaripasarmuaralabuh@gmail.com

Sinergi Program

Kabupaten Solok Selatan Kementerian Desa PDTT Kementerian Dalam Negeri
Akademi Desa 4.0 Program Inovasi Desa Pusat Data Desa Indonesia

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Arsip Artikel

14 Februari 2020 | 8.812 Kali
Peraturan-Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Untuk Tahun Anggaran 2021
21 Januari 2020 | 8.396 Kali
Profil Nagari
01 Agustus 2019 | 8.235 Kali
Wilayah Nagari
23 Januari 2020 | 8.216 Kali
Tugas dan Fungsi
27 Januari 2020 | 8.210 Kali
Profil Perangkat Nagari
01 Agustus 2019 | 8.205 Kali
Visi dan Misi
01 Agustus 2019 | 8.187 Kali
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan